SOLOPOS.COM - Gapura Wonogiri (Dok/JIBI/Solopos)
Catatan 2014 di Wonogiri tingkat perpindahan penduduk masih tinggi.
Solopos.com, WONOGIRI — Tingkat perpindahan penduduk ke luar Wonogiri masih tinggi selama 2014. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Wonogiri mencatat 7.479 orang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Wonogiri, Sungkono, mengatakan jumlah orang yang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri lebih banyak dibanding orang yang mengurus surat pindah ke dalam Wonogiri.
Jumlah orang yang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri sebanyak 5.686 orang selama 2014. “Mayoritas warga ingin bekerja ke luar Wonogiri seperti Jakarta dan Tangerang terutama kawasan industri. Warga yang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri cukup banyak,” katanya saat ditemui Solopos.com, akhir pekan lalu.
Jumlah orang yang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri sebanyak 5.686 orang selama 2014. “Mayoritas warga ingin bekerja ke luar Wonogiri seperti Jakarta dan Tangerang terutama kawasan industri. Warga yang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri cukup banyak,” katanya saat ditemui Solopos.com, akhir pekan lalu.
Tingginya tingkat perpindahan penduduk ke luar Wonogiri dipengaruhi masih minimnya lapangan pekerjaan di Kota Gaplek. Biasanya, para perantau atau kaum boro mengajak kerabat keluarga atau tetangga rumahnya untuk mengadu nasib di Jakarta.
Alhasil, jumlah orang yang mengurus surat pindah ke luar Wonogiri melonjak pascaLebaran.
“Rata-rata jumlah orang yang mengurus surat pindah sebanyak 400-500 orang/bulan. Mayoritas memang ke Jakarta dan sekitarnya namun ada juga yang ke Sumatra dan Kalimantan,” ujar dia.
Lebih jauh, Sungkono menjelaskan sebagian kaum boro belum melakukan perekaman data elekronik-KTP (e-KTP). Karena itu, pelayanan perekaman e-KTP di setiap kecamatan tetap dibuka selama libur Lebaran.
Saat ini, pihaknya memprioritaskan perekaman data e-KTP bagi para wajib e-KTP pemula yakni pelajar SMA tingkat sederajat.
“Jumlah warga yang sudah merekam data namun belum menerima e-KTP sebanyak 110.000 orang. Kemungkinan bisa bertambah lantaran saat ini para wajib e-KTP pemula yang merekam data juga banyak. Kami tak bisa berbuat banyak lantaran pencetakan e-KTP dilakukan oleh Pemerintah Pusat,” papar Sungkana.
Di sisi lain, seorang warga asal Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Wadiman, 42, meminta agar instansi terkait mencari solusi alternatif agar warga yang telah merekam data segera menerima e-KTP. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) harus memiliki identitas diri.
“Pemkab Wonogiri harus melobi Pemerintah Pusat dan segera mencari solusi alternatif permasalahan e-KTP. Kasihan para perantau, sudah jauh-jauh ke Jakarta tapi belum menerima e-KTP,” kata dia.