SOLOPOS.COM - Ilustrasi tes CPNS (JIBI/Dok)
Solopos.com, SRAGEN — Pengumuman kelulusan CPNS dari tenaga honorer K2 Sragen yang dipampang di laman menpan.go.id sejak tiga hari lalu dianggap janggal. Pasalnya, beberapa peserta yang dinyatakan lolos diduga tidak memiliki kartu kepesertaan ujian seleksi CPNS 2005 yang menjadi bukti mereka merupakan honorer K2 yang telah bekerja sebelum 2005.
Sorotan tajam itu disampaikan Koordinator LSM Gerakan Reformasi Untuk Sragen (Gerus), Suyadi Kurniawan, saat berbincang dengan wartawan, Kamis (13/2/2014). Sejak beberapa hari lalu ia mengaku menerima aduan dari belasan peserta seleksi CPNS K2 soal pengumuman kelulusan.
Mereka yang rata-rata telah lama mengabdi sebagai guru honorer di Sragen mengatakan banyak peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak memiliki kartu kepesertaan ujian seleksi CPNS 2005. Padahal, sebagai tenaga honorer K2 seharusnya mereka memiliki kartu kepesertaan itu karena pada tahun 2005 mereka sempat mengikuti seleksi CPNS hingga akhirnya dilakukan seleksi lagi pada tahun 2013.
Selain itu, lanjut Suyadi, mayoritas peserta yang dinyatakan lolos seleksi ialah tenaga honorer yang masa pengabdiannya singkat. Sedangkan peserta yang masa pengabdiannya banyak yang tidak lolos. Padahal, menurutnya masa pengabdian seharusnya menjadi pertimbangan khusus dalam menentukan kelulusan CPNS K2.
“Seleksi CPNS K2 ini kan seleksi jalur kusus, bukan seperti seleksi CPNS umum. Jadi, pemerintah seharusnya memiliki pertimbangan khusus berupa poin tambahan untuk mereka yang masa pengabdiannya sudah lama. Enggak hanya berdasarkan penilaian saat ujian atau tes,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Suyadi, juga membawa lampiran pengaduan yang diajukan sejumlah tenaga honorer K2 yang rata-rata sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Selain karena tidak memiliki kartu kepesertaan seleksi CPNS 2005, track record para peserta yang lolos seleksi tersebut diketahui karena sama-sama rekan seprofesi.
Suyadi juga menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung menggantungkan nasib tenaga honorer tersebut. Pasalnya, keberadaan mereka sebenarnya juga sangat dibutuhkan. Mengingat selama ini jumlah PNS di bidang pendidikan khususnya, masih sangat kurang. Ia mencontohkan tenaga pendidik untuk sekolah dasar (SD) yang rata-rata hanya memiliki dua atau tiga guru PNS. Sisanya, dibantu oleh para tenaga honorer dengan upah minim. Sementara, jika tenaga honorer sampai mogok kerja, pemerintah juga bakal kewalahan.
Kalaupun pemerintah pusat yang memegang kendali pengangkatan CPNS K2, kata Suyadi, seharusnya mereka juga berpatok pada rekomendasi daerah. Artinya, jumlah peserta yang dinyatakan lolos seleksi harus sesuai dengan tingkat kebutuhan daerah. “Pemerintah jangan asal meloloskan. Juga harus melihat kebutuhan di daerah masing-masing,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, meminta masyarakat tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Mengingat pengumuman hasil seleksi CPNS K2 yang ditayangkan di website belum ditindaklanjuti dengan surat resmi ke pemerintah daerah. Sehingga tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai patokan. Mengenai nasib mereka jika dinyatakan tidak lolos seleksi, ia meminta menyerahkan semuanya kepada pemerintah pusat. Pasalnya, hingga saat ini daerah juga tidak memiliki kewenangan apapun.