News
Sabtu, 12 Oktober 2013 - 03:26 WIB

Presiden Minta Tidak Ada pemusatan Kekuasaan Pejabat Daerah

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pejabat daerah untuk menghindari pemusatan kekuasaan di satu golongan tertentu, khususnya keluarga,

Hal itu dikemukakan Kepala Negara untuk merespons pertanyaan masyarakat soal “dinasti kekuasaan politik” dari keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir.

Advertisement

“Kekuasaan yang ada di satu orang atau satu keluarga yang kait mengait itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan,” ujar SBY saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2013) petang.

SBY menekankan lebih berbahaya lagi apabila kekuasaan yang dimiliki tersebut sifatnya menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. “Godaannya besar,” katanya.

Lebih lanjut Kepala Negara juga meminta peran aktif masyarakat untuk memastikan tidak terjadi monopoli dan konsentrasi kekuasaan di mana pun di Indonesia.

Advertisement

“[Yaitu] Kekuasaan politik, apalagi jika dibarengi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan bisnis yang tidak membawa kebaikan di negeri kita. Ini berlaku bagi semua, di seluruh Indonesia, pusat maupun daerah.”

SBY mengaku memantau apa yang sedang menjadi perhatian publik, terutama pembicaraan yang terjadi di media sosial, tentang sejumlah kasus yang melibatkan pejabat daerah yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain.

“Saya beberapa kali mengatakan, tapi saat ini tepat untuk mengingatkan sekali lagi, kepada jajaran pemerintahan — dan hakikatnya kepada seluruh rakyat Indonesia, meskipun UUD atau juga UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintah, apakah ayah, ibu, anak, adik, dan sebagainya, tetapi saya kira kita perlu memiliki norma batas kepatutan,” jelasnya.

Advertisement

Dia juga mengaku berkomunikasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi tentang persoalan konsentrasi kekuasaan pejabat daerah tersebut.

Apalagi, lanjutnya, kekuasaan pemerintah daerah seolah-olah menjadi jauh lebih besar pasca era desentralisasi dan otonomi daerah.

“Maka sekali lagi, berhati-hati di dalam menggunakan kekuasaan. Yang patut lah. Karena kalau melebihi kepatutan, godaan datang,” pesan Kepala Negara.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif