BKD segera layangkan surat perintah dari Bupati

Rabu, 16/11/2011

Wonogiri (Solopos.com)–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri akan melayangkan surat perintah dari Bupati ke atasan sejumlah PNS yang bermasalah.

Seperti kepala sekolah di salah satu SMPN di Wonogiri Selatan yang memiliki hubungan gelap dengan perempuan bersuami dan kepala sekolah di salah satu SD Karangtengah yang diduga terlibat judi.

Sesuai PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS, maka kewenangan pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Kepala BKN No 21/2010.

“Dalam aturan itu, apabila ada pelanggaran disiplin maka pemeriksaan wajib dilakukan oleh atasan langsung. Untuk feedback ke masing-masing SKPD, Bupati menyampaikan surat perintah pada pimpinan SKPD untuk memeriksa PNS yang bermasalah tersebut,” papar Kabid Administrasi dan embinaan Pegawai (APP) BKD Wonogiri, Joko Suhatno, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya,
Rabu (16/11/2011).

Untuk kepala sekolah di tingkat SD, atasan langsung adalah UPT Pendidikan kecamatan terkait dan untuk SMP akan ditindak dari Dinas Pendidikan (Disdik). Dampak dari perbuatan PNS bermasalah itu dapat dianggap berat atau ringan tergantung dari unit kerja.

(aak)

Lowongan Kerja
Pabrik Consumer Goods, informasi selengkapnya

KLIK DISINI

FIELD TRIP » »

ARTIKEL LAINNYA
pertemuan tokoh masyarakat Pucangsawit di depan kediaman calon petahana wali kota F.X. Hadi Rudyatmo (Abdul Jalil/JIBI/Solopos) PILKADA SOLO
BKD: Lurah Pucangsawit Clear
Guru Bahasa Indonesi, Chatarina Hardianti, 54, mengajar siswa Kelas III SDN Mijen 2, Jebres, Solo, Jumat (28/11/2014). Guru kelas di SD tersebut sebagian diampu guru tidak tetap (GTT). (JIBI/Solopos/ Ivanovich Aldino) TENAGA PENDIDIK WONOGIRI
Duh, Wonogiri Kekurangan Guru SD
Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara) PNS KARANGANYAR
CPNS dan PNS Wajib Isi E-PUPNS
Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok) TUNJANGAN PNS
Hore! Mulai 2016 PNS Dapat Uang THR
Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara) PILKADA BOYOLALI
PNS Berpolitik Praktis Bisa Diberi Sanksi Tegas

5 Komentar pada “BKD segera layangkan surat perintah dari Bupati”

  1. rudi
    16 November 2011 pukul 20:12

    lah segera ambil tindakan pak…….

  2. 16 November 2011 pukul 22:01

    hati2 bu jangan sampai salah……………… mungkin atasan ybs sami mawon…

  3. Lukito EDhi Sartono
    17 November 2011 pukul 09:19

    Terus selama ini tugas pengawasan itu apa hanya mengawasi proyek2 yang ada duitnya, kalau ada duit awas/ melek kalau ada masalah merem, makanya jangan keseringan melek merem aja, sekali-kali prihatin dong, biar bawahan pada bener & pener kinerjanya, slogan “Ing ngarso asung tulodo tut wuri handayani” cuma dibibir saja.

  4. Dhany Tirtana
    22 November 2011 pukul 17:47

    Kalau semua kasus ini berlalu demikian saja….ya jangan salahkan kalau ada…kasus kasus yang sama dianggapnya biasa biasa saja.

  5. 23 November 2011 pukul 19:21

    PNS itu pegawe yg plng uenak..kerja gk kerja digaji, mau bolos 1 bln, atau lebih tdk ada mslh..spnjng tdk ada laporan..plgi kepegawaian msng2 instansi integritasnya jg dipertanykn…makanya msyrkt dmhn sll memantau..klo laporkan lewat media…birokrasi gk efektif selama paham senioritas kental…sngt kecil kmngknn seorang pegawai pangkt rndh yg sbnrya mmlki kemampuan manajerial lbh baik dibandingkan atasan, bisa mencapai posisi pejabat scr cepat…imposible..
    makanya bnyak pegawai yg sbnrnya bagus terbawa arus lingkungan kerja yg tdk efektif..

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.