Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Penyelesaian kisruh rekrutmen CPNS 2009 di Kabupaten Karanganyar hingga kini terus berlarut-larut. Pemanggilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) oleh Komisi I DPRD yang dijadwalkan pekan lalu dan ditunda Senin (18/1), kembali tidak terlaksana.
Sekretaris Komisi I DPRD Karanganyar, Teguh Widayatmo, dalam penjelasannya kepada Espos menyebutkan penundaan pemanggilan BKD dikarenakan agenda kunjungan kerja (Kunker) ke daerah yang cukup banyak. Dia mengatakan, rapat kerja (Raker) dengan instansi itu akan dijadwalkan kemudian setelah melakukan klarifikasi ke London School terkait ijazah salah satu peserta CPNS 2009 terseleksi di Formasi Pranata Humas yang diragukan keotentikannya.
Dikemukakan Teguh, tak hanya menyangkut polemik rekrutmen CPNS 2009, pihaknya akan meminta penjelasan dari BKD menyangkut peserta CPNS 2009 yang dianulir dan akhirnya mengajukan somasi kepada Bupati. Upaya itu, ujarnya, guna menelusuri persoalan tersebut. Terlebih dalam kasus terakhir ada indikasi kealpaan panitia pelaksana yang bertugas menyeleksi berkas administrasi lamaran.
“Jadi biar semuanya bisa jelas. Termasuk penganuliran Rumiyati dari Formasi penyuluh Peternakan yang menyebabkan munculnya somasi kepada Bupati. Kami akan meminta klarifikasi kepada BKD menyangkut persoalan-persoalan itu,” ungkapnya ditemui Espos di Kompleks DPRD, Selasa (19/1).
Teguh memaparkan, keberangkatan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi The London School of Public Relations di Jakarta guna mengklarifikasi ulang ijazah Dito Ari Wicaksono yang kemarin dipertanyakan. Sebelumnya BKD lebih dulu melawat ke Lomdon School dan Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta untuk keperluan yang sama, namun tanpa disertai perwakilan anggota Dewan dari Komisi I.
Pada bagian lain, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karanganyar, Sari Widodo, menyatakan Kunker ke daerah dilakukan dalam rangka inspeksi kinerja aparat pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, ujarnya, Komisi I juga berupaya menjaring aspirasi masyarakat di lokasi kunjungan.
try